SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HONG KONG

Perang Opium

Dinasti yang terakhir berkuasa dalam sejarah Tiongkok adalah Dinasti Qing. dinasti ini berkuasa selama 268 tahun, antara tahun 1644 dan 1911 dengan sepuluh kaisar berturut-turut naik takhta di Beijing. Dinasti Qing merebut kekuasaan dari Dinasti Ming pada tahun 1644 melalui pemberontakan yang dipimpin oleh Li Zicheng.

Di bawah kekuasaan Dinasti Qing, pertanian Tiongkok berkembang cukup pesat karena perhatian pemerintah. tetapi dalam hubungan dengan luar negeri, Dinasti Qing sangat terisolasi karena cenderung menutup diri. Mereka merasa makmur dengan apa yang telah dicapainya tanpa bergantung pada dunia luar, sebaliknya dunia luar terutama Barat sangat bergantung pada barang-barang ekspor Tiongkok seperti sutera, tembikar, rempah, teh, dan porselen. barang-barang ekspor Tiongkok tersebut bermutu tinggi sehingga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang Eropa yang menjualnya di wilayahnya.

Dengan melihat potensi yang besar tersebut serta pasar yang menjanjikan di China tersebut , Inggris yang pertama kali berlabuh Guangzhou (Canton) pada abad ke-16 akhirnya memilih berdagang opium mulai tahun 1773 – ketika itu penggunaan opium di masyarakat China cukup luas. Inggris mendatangkan opium dari India. Strategi bisnis Inggris berjalan sukses, opium menadapatkan pasar yang luas di kalangan rakyat Guangzhou.

Banyaknya pecandu opium di Guangzhou membuat pemerintah China yang ketika itu di bawah pimpinan Kaisar Tao Kwang, pada tahun 1800 mengambil tindakan tegas dengan melarang perdagangan opium, dan pada 1839 pemerintah menyita dan memusnahkan opium di Guangzhou dan Kanton yang diimpor dari Inggris tersebut. Tindakan penguasa China ini dilakukan karena fenomena tersebut berpengaruh besar pada kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Jutaan pecandu akan membayar berapapun dan melakukan apapun untuk mendapatkan opium yang diimpor dari Inggris.

Reaksi keras penguasa China ini membuat pemerintahan Inggris memutuskan untuk melakukan perang pada tahun 1840. Perang ini dinamakan dengan Perang Opium I. Perang ini berlangsung selama tiga tahun dari 1839 hingga 1842. Perang ini dimenangkan oleh Inggris, karena kekuatan militernya lebih kuat dengan persenjataan canggih. Sejak saat itu, perdagangan opium dimulai kembali.

Perang ini menyebabkan lebih dari 30 ribu rakyat China tewas. Akhirnya penguasa China, Dinasti Qing, bersedia menandatangani perjanjian damai dengan Inggris pada 29 Agustus 1842 di atas kapal perang Inggris HMS Cornwallis di Nanjing/Nangking, sehingga perjanjian ini dinamakan Perjanjian Nanjing (Treaty of Nanjing). Isi perjanjian tersebut adalah: pertama, Cina harus membayar upeti 21 juta dolar ke Inggris sebagai ganti rugi; kedua, Cina harus membuka kembali pintu perniagaan ke dunia barat, dengan membuka pelabuhan di Guangzhou, Jinmen, Fuzhou, Ningbo, dan Shanghai; ketiga, China harus menyerahkan wilayah Hong Kong beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya kepada Inggris sebagai tanah jajahannya. Namun demikian penguasa China terus berupaya menghentikan perdagangan opium tersebut, sehingga beberapa tahun kemudian terjadi Perang Opium II. Dalam perang tersebut China kembali mengalami kekalahan.

Hong Kong Modern
Di bawah kekuasaan Inggris, Hong Kong dibangun di atas fondasi Demokrasi dan Liberalisme, sedangkan China merupakan pusat Sosialisme dan Komunisme di Asia. Secara geopolitik, hingga masa era Perang Dingin Hong Kong merupakan bagian dari agenda Containment Politics/Politik Pembendungan negara-negara Blok Barat untuk membendung penyebaran paham Komunisme wilayah-wilayah di sebelah selatannya (Asia Tenggara).

Setelah sekitar 156 tahun dikuasai Inggris, akhirnya Hong Kong dikembalikan kepada China pada 1 Juli 1997. Di bawah sistem kapitalisme, Hong Kong telah tumbuh menjadi pusat keuangan, perdagangan, pelayaran, logistik dan pariwisata internasional di kawasan Asia Pasifik, sehingga ketika awal kembalinya ke pangkuan China muncul kekhawatiran di kalangan luas masyarakat Hong Kong akan terjadi perubahan sistem dari demokrasi-kapitalis menjadi komunis-sosialis ala China. Rekonstruksi sistem ini tentu saja akan mengguncang ekonomi dan politik Hong Kong, apalagi ketika itu ekonomi China masih berada di bawah Hong Kong.

Menjelang pengembalian Hong Kong ke China, Deng Xiaoping, pemimpin China ketika itu, berjanji akan menerapkan konsep “satu negara dua sistem”. Konsep tersebut memberikan otonomi kepada pemerintah Hong Kong seperti pada sistem hukum, mata uang, bea cukai, imigrasi, peraturan jalan yang tetap berjalan di jalur kiri, kecuali urusan yang menyangkut pertahanan nasional dan hubungan diplomatik yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat di Beijing. Dengan kata lain, konsep tersebut menjamin Hong Kong tetap berdiri di atas sistem kapitalis, dan China tetap berada dalam sistem sosialis.

Dalam perjalanannya, implementasi sistem ini berjalan dengan cukup baik. Bahkan ketika terjadi krisis moneter Asia pada tahun 1997, Beijing menyokong penuh pertumbuhan ekonomi Hong Kong sehingga bisa bertahan dan melaju pesat. Bersamaan dengan itu, ekonomi China juga berkembang dengan cepat sehingga taraf ekonomi masyarakat China daratan dan masyarakat Hong Kong semakin berimbang.

Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Hong Kong sangat baik setelah kembali dalam kekuasaan China. Pertama, pemerintah Hong Kong memfokuskan pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama. Hong Kong dibangun menjadi kota modern namun dengan tetap menampilkan eksotisme nuansa klasiknya. Kebijakan ini diambil karena sektor perdagangan ketika itu sedang lemah akibat krisis moneter Asia. Langkah ini membuahkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2003, perekonomian Hong Kong mengalami pertumbuhan 31%. Selama januari sampai April, 2005, jumlah turis terus meningkat sebesar 11, 1% dan mencapai 7, 41 juta orang. Hong Kong menjadi tempat persinggahan utama bagi para pebisnis yang hendak berurusan ke Cina. Para wisatawan juga banyak berdatangan dari China daratan seiring dengan pertumbuhan taraf ekonomi negara tersebut.

Kedua, Beijing menerapkan sistem satu negara dua sistem dengan konsisten, sehingga kestabilan politik tetap terjaga, hubungan Beijing dengan Hong Kong berjalan dinamis, dan iklim investasi baik dari dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Hal ini tentu saja berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Hong Kong dan memberikan kepuasan masyarakat pada pemerintah. Ekspor Hongkong ke daratan tahun 2006 mencapai puncak: HKD 8,3 miliar (Rp 9,545 triliun). Investasi Hongkong di daratan mencapai HKD 9, 2 miliar (Rp 10,580 triliun). Sedangkan investasi daratan ke Hongkong mencapai HKD 5, 1 miliar (Rp 5,865 triliun). Untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi, pemerintah kedua wilayah menerapkan sistem perdagangan bebas yang menyebutkan bahwa impor barang dari dua negara tidak dikenai bea masuk. Kebijakan ini berlaku bagi 38 item jenis perdagangan dan akan ditambah lagi 11 jenis di masa akan datang.

Apabila kedua hal ini berjalan dengan konsisten, maka Hong Kong bersama dengan China akan segera menyusul pertumbuhan ekonomi Jerman yang saat ini menduduki urutan tiga besar setelah AS dan Jepang. Hong Kong tetap akan menjadi pusat keuangan, perdagangan, logistik, pariwisata dan pelayaran internasional.

Penutup
Perang Opium I antara China dan Inggris yang terjadi pada tahun 1839-1842 terhadi karena Inggris memasarkan opium di wilayah China secara ilegal dan menyebabkan jutaan rakyat China kecanduan opium. Inggris berhasil mengalahkan China dalam perang ini dan memaksanya menandatangani perjanjian Nanjing yang salah satu isinya adalah China harus menyerahkan wilayah Hong Kong kepada Inggris.

Pada tanggal 1 Juli 1997 Hong Kong dikembalikan kepada pemerintah China. Untuk menjaga integrasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, pemerintah China menerapkan konsep satu negara dua sistem. Konsep tersebut membiarkan Hong Kong tetap menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan sistem politik demokrasi.

Paling tidak ada dua hal yang menjadikan Hong Kong sukses dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya hingga sekarang, yaitu: pertama, pemerintah Hong Kong memfokuskan pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama karena sektor perdagangan sejak krisis moneter Asia tahun 1997 mengalami penurunan; kedua, Beijing menerapkan sistem satu negara dua sistem dengan konsisten, sehingga kestabilan politik tetap terjaga, hubungan Beijing dengan Hong Kong berjalan dinamis, dan iklim investasi baik dari dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Dengan begitu, Hong Kong diharapkan akan tetap akan menjadi pusat keuangan, perdagangan, logistik, pariwisata dan pelayaran internasional.

Andri Vista Medina @yahoo.com